Tom Lembong Presiden Jokowi Perintahkan Langsung Pengendalian Harga Gula
Batulicin – Tom Lembong, memberikan kesaksian penting dalam sidang dugaan korupsi importasi gula yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat.
Tom Lembong diperiksa dalam sidang yang menghadirkan terdakwa Charles Sitorus, mantan Direktur Pengembangan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).
Baca Juga : Klasemen F1 2019 Usai Bottas Menangi GP Australia
“Saat saya pertama kali menjabat, hampir semua harga bahan pokok seperti beras, gula, daging sapi, jagung, ayam, dan telur mengalami gejolak harga
Ia melanjutkan, sebagai menteri yang membidangi urusan perdagangan dan perekonomian, dirinya secara langsung mendapatkan perintah dari Presiden Jokowi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna meredam gejolak harga
Kami menindaklanjuti perintah Presiden agar pemerintah segera mengambil tindakan konkret untuk mengendalikan situasi dan menstabilkan harga pangan,” tambahnya.
Menanggapi pernyataan tersebut, Hakim Dennie memastikan keabsahan perintah tersebut dengan menanyakan langsung kepada Tom bagaimana instruksi itu disampaikan oleh presiden.
“Presiden Jokowi menyampaikan kepada saya bahwa beliau menerima keluhan langsung dari masyarakat soal harga-harga yang melonjak. Beliau sering mendengar keresahan warga dan secara aktif meminta para menteri untuk segera bertindak. Bahkan, beliau sering menelepon langsung melalui ajudan untuk menyampaikan arahan,” terang Tom Lembong.
Langkah tersebut dianggap sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan keterjangkauan bahan pokok bagi masyarakat.
Namun, dalam proses pelaksanaannya, kebijakan tersebut belakangan disorot karena diduga menjadi celah terjadinya praktik korupsi dalam importasi gula. Itulah yang kini sedang disidangkan, dengan Charles Sitorus menjadi salah satu terdakwa.
Keterangan dari Tom Lembong memberikan konteks penting tentang bagaimana kebijakan ekonomi dijalankan pada masa itu, sekaligus menggambarkan peran aktif presiden dalam merespons dinamika harga pangan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Sidang ini pun menjadi sorotan publik karena menyentuh isu sensitif: stabilitas pangan nasional dan akuntabilitas pengelolaan kebijakan ekonomi yang melibatkan berbagai pihak, dari pejabat tinggi negara hingga badan usaha milik negara.
