Batulicin – bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah seringkali dipandang sebagai pengeluaran rutin yang membebani anggaran negara. Namun, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyatakan bahwa bansos sebenarnya adalah bentuk investasi yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif. Pandangan ini disampaikan oleh Anggota DEN, Arief Anshory Yusuf, dalam diskusi bertajuk “Double Check” di Jakarta, Sabtu (28/6).
Bansos Sebagai Investasi untuk Masa Depan
menjelaskan bahwa bantuan sosial tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat itu, tetapi juga untuk menciptakan landasan bagi pertumbuhan yang lebih baik di masa depan. “Bansos itu adalah investasi agar kita mendapatkan pertumbuhan masa depan atau bahkan pertumbuhan sekaligus,” ungkap Arief.
Bantuan sosial yang diberikan pemerintah saat ini, selanjutnya, sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo yang menekankan pentingnya kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan yang Mengarah pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Arief juga menekankan bahwa kebijakan yang diterapkan pemerintah saat ini terus mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga melanjutkan deregulasi ekonomi untuk menciptakan iklim investasi yang lebih mendukung dan mempermudah pelaku usaha.
Baca Juga : Klasemen F1 2019 Usai Bottas Menangi GP Australia
Pemerintah juga mempersiapkan paket stimulus ekonomi untuk triwulan II 2025, dengan tujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi setelah dampak pandemi dan mengatasi tantangan lainnya yang dihadapi masyarakat dan sektor bisnis.
Anggaran Perlindungan Sosial dalam APBN 2025
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu, menyampaikan bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun, pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk perlindungan sosial (perlinsos). Sebesar Rp503,2 triliun atau sekitar 13,9 persen dari total APBN disiapkan untuk perlindungan sosial, yang termasuk di dalamnya berbagai program bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan. Selain itu, anggaran sebesar Rp218,5 triliun atau sekitar 6 persen dari APBN juga disiapkan untuk biaya kesehatan.
Pemerintah terus berkomitmen untuk memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan ekonomi yang diambil. Dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi, pemerintah juga menyiapkan paket stimulus ekonomi untuk triwulan II 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp24,4 triliun.
Stimulus Ekonomi dan Insentif yang Disiapkan
Dalam paket stimulus ini, pemerintah memberikan sejumlah insentif yang dirancang untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat dan pelaku usaha. Salah satunya adalah diskon transportasi yang mencakup potongan harga tiket kereta hingga kapal laut dengan anggaran Rp0,94 triliun. Selain itu, pemerintah juga memberikan diskon tarif tol sebesar Rp0,65 triliun untuk mempermudah mobilitas barang dan orang.
Salah satu komponen terbesar dalam paket stimulus ini adalah penebalan bantuan sosial yang dialokasikan sebesar Rp11,93 triliun. Bantuan ini akan diberikan untuk membantu masyarakat yang terdampak secara langsung oleh krisis ekonomi dan sektor sosial lainnya.
Kesimpulan: Bansos Sebagai Pilar Ekonomi Inklusif
Pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat untuk tidak hanya mengatasi ketimpangan sosial tetapi juga menciptakan perekonomian yang lebih seimbang, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dari pembangunan ekonomi. Ke depan, langkah-langkah ini diharapkan akan memberikan dampak positif bagi kemajuan ekonomi Indonesia, sekaligus meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia.
